MENGENAL LEBIH DALAM

Peresmian Balai Latihan Kerja Industri dan Pertanian Ternate

Peresmian balai latihan kerja industri dan pertanian Ternate menjadi Kursus Latihan Kerja (KLK) Ternate oleh Menteri Tenaga Kerja RI Bapak Sudomo (periode 1983-1988). Pelaksanaan kegiatan latihan di BLK/KLK dilakukan berdasarkan prinsip trilogi latihan.

Prinsip Trilogi Latihan & Program Pelatihan

Prinsip Trilogi Latihan:
1. Latihan kerja harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja/kesempatan kerja.
2. Latihan kerja harus senantiasa mengikuti perkembangan & kemajuan IPTEK
3. Latihan kerja merupakan kegiatan yang bersifat terpadu, baik dalam pengertian proses (kaitan antara latihan, pendidikan & pengembangan), maupun implementasinya (keterpaduan antara depnaker, departemen lain dan swasta).

Program pelatihan mencakup bidang industri pertanian, manajemen dan aneka jurusan serta Sistem Latihan Kerja Nasional (SISLATKERNAS) dan Standar Kualifikasi Keterampilan (SKK). Fokus pada melatih tenaga pengangguran sehingga kejuruan yang ada di KLK Ternate bersifat komersil.

Transformasi Menjadi LLK-UKM Ternate

Perkembangan berubah menjadi Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (LLK-UKM) Ternate. Orientasi serta pola pelatihan didasarkan atas orientasi "Demand Driver". Peran LLK sebagai pelaksana latihan semakin berkurang dan diarahkan untuk menyelenggarakan latihan teknis kejuruan tertentu. Pelatihan tenaga teknis juga didorong untuk menjadi kemitraan dan koordinasi dengan pihak dunia usaha maupun instansi pemerintah.

Perubahan Kewenangan Pengelolaan

Perkembangan LLK-UKM Ternate sedikit mengalami perubahan khususnya dalam kewenangan pengelolaan, sejak diimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi.

Pembentukan BLK Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Balai Latihan Kerja Provinsi Maluku Utara menjadi lembaga teknis daerah provinsi Maluku Utara dan bertanggung jawab kepada Gubernur Maluku Utara melalui Sekretaris Daerah.

Perkembangan dan Konsolidasi

Dalam perkembangannya sampai tahun 2006, pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai kondisi kemampuan daerah sehingga program berjalan maksimal sesuai tugas dan fungsi balai latihan kerja untuk menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan mandiri serta tenaga kerja yang berkompeten.